Demokrasi : Penguasa Yang Dikuasai


Suluttenggo.- Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus hidup dalam kelompok. Dalam kelompoklah manusia bisa menjadi manusia. Tanpa ada norma maka akan terjadi kekacauan, yang pada akhirnya merugikan para anggota kelompok. Norma-norma kelompok ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis. Yang tertulis berupa undang-undang atau peraturan hukum. Yang tidak tertulis berupa tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam bertingkah laku.

Untuk menegakkan norma atau peraturan dibutuhkan sanksi bagi orang yang melanggarnya. Orang yang diberi wewenang untuk menghukum tersebut biasanya adalah para pemimpin kelompok. Tentu saja tugas pemimpin kelompok bukan hanya menghukum pelanggar aturan tetapi juga mengarahkan perilaku anggota kelompok ke tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama (stritch to the rule).

Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin disebut sebagai wewenang kalau kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang sah, yaitu kekuasaan yang diakui oleh orang-orang yang dikuasai atau dipimpinnya.

Dalam perkembangan lebih lanjut, dalam masyarakat yang modern muncul pemerintahan dengan bentuk demokrasi. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan demokratis? Pemerintahan yang demokratis dianggap sebagai pemerintahan di mana pemegang kekuasaannya, yaitu pemimpin paling mencerminkan kehendak atau kepentingan rakyat.

Karena itu, hampir semua pemimpin pemerintahan selalu menganggap dirinya sebagai pemimpin yang demokratis atau menganggap pemerintahannya sebagai pemerintahan demokratis. Bahkan, pemimpin yang bertindak sewenang-wenangnya kepada rakyatpun akan menganggap dirinya sebagai pemimpin yang demokratis.

Kini demokrasi dianggap seperti “wabah” yang menyebar kemana-mana di seluruh dunia. Banyak orang yang mendambakan bahwa datangnya pemerintahan yang demokratis akan diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Namun demikian, demokrasi bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya.

Demokrasi harus diperjuangkan oleh rakyat, harus diajarkan dalam kehidupan kelompok atau di sekolah. Hal ini disebabkan karena perwujudan pemerintahan yang demokratis membutuhkan adanya nilai-nilai atau pandangan-pandangan tentang bagaimana tatanan kehidupan itu harus dibentuk.

Tentu saja tidak semua tuntutan atau tujuan dari satu kelompok kepentingan bisa terpenuhi, sebab dalam masyarakat ada banyak kelompok kepentingan yang tujuannya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Misalnya, kelompok sopir angkutan umum menuntut kenaikan tarif angkutan kota kepada pemerintah.

Kadang-kadang hal ini sulit dipenuhi karena pemerintah juga harus memenuhi tuntutan para pegawai, orang tua murid, pedagang, dan lainnya yang mengharapkan agar tarif angkutan tidak dinaikkan. Yang mungkin dicapai adalah adanya keseimbangan atau keadilan antara berbagai kelompok kepentingan atau keadilan antara berbagai kelompok kepentingan dalam hal terpenuhi atau tidaknya tuntutan kepentingannya.

Pemimpin yang hanya memperhatikan kepentingan satu kelompok tentu akan menghancurkan kelompok lain, yang akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial secara keseluruhan. (D)

Penulis : Antonius Purwanto, Dosen Sosiologi Fisip Unsrat Manado dari buku “Menyebar Demokrasi di Desa” diterbitkan Yayasan Pelita Kasih Abadi (YPEKA) atas dukungan CSSP.

Satu Tanggapan

  1. thank’s

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: