BIROKRASI YANG GAGAP


llustrasi

Opini Suluttenggo – Dalam masyarakat transisi seperti sekarang ini, wajar jika ada klaim rakyat kecil tak siap berubah.  Tetapi, menjadi tanda tanya, jika justru lapisan elit memperlihatkan sejumlah ketidaksiapan menjalankan fungsi perubahan.  Nampak sejumlah kalangan elit politik yang di legislatif dan juga aparatur birokrasi, gagap menjalankan peran pengambil inisiatif yang dipercayakan oleh masyarakat.

Mencari bukti ketidak-siapan mereka, tidak usah terlalu jauh membaca kelambanan atau munculnya berbagai konflik kepentingan elit.  Contoh yang gampang dilihat, misalnya cara eksekutif mengusulkan gaji presiden, wakilnya, para menteri, pimpinan dan anggota MPR serta DPR yang fantastik.

Jika disimak, dalam transisi ini, elit politik jelas memiliki hak otonomi lebih besar dibanding dengan pendahulu mereka.  Masyarakat telah memberikan legitimasi penuh melalui pemilu yang demokratis.  Namun, dalam menjalankan fungsi ini, ternyata elit politik kita “GAGAP”.

Dalam kasus penetapan gaji, logika “naga-bonar,” agaknya cocok digunakan sebagai metafora untuk membaca cara mereka berpikir. Ya, jadinya benar-benar lucu dan menarik mengangkat dirinya menjadi jenderal “naga-bonar.” Film tersebut memperlihatkan kepada masyarakat/penonton, dengan enaknya saja ia memilih tanda pangkat jenderal di pundaknya.

Tetapi tidak lucu kalau era berpikir film komedi itu dipakai oleh elit politik, yang karena tidak memahami standar normatif, lalu tidak bisa menetapkan seberapa besar gaji yang harus dia tentukan sendiri.

Fenomena ke”gagap”an elit politik dalam memasuki arus baru itu sangat memprihatinkan. Betapa tidak? Jika mereka gagap dalam urusan subyektif, bagaimana dengan urusan publik???

Banyak persoalan substantif dalam kaitannya dengan distribusi dan alokasi sumber produksi yang lebih adil dan merata, yang semestinya harus bisa diagendakan oleh elit politik kita.

Harapan-harapan itu bisa dipenuhi dengan dinomorduakan office seeking dan diganti dengan policy seeking yang  lebih memperhatikan kepentingan publik, khususnya rakyat kecil. (D)

Sumber : Birokrasi Pemerintah di Negara Transisi, Oleh Zainuddin Maliki

Satu Tanggapan

  1. http://refa.wordpress.com/2012/03/21/yuk-mari/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: