Definsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)


APBD Untuk Pembangunan Daerah

Suluttenggo – APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Beberapa Ayat/pasal yang berhubungan dengan defini tersebut adalah :
Undang-Undang (UU) No.22/1999 Pasal86 (1), bahwa APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

UU No.22/1999 Pasal 86 (5), bahwa APBD yang telah ditetapkan dengan Perda disampaikan kepada Gubernur bagi pemerintah Kab/Kota dan kepada Propinsi untuk diketahui.

UU No.22/1999 Pasal 18 (1) (e), bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan APBD.

UU No.22/1999 pasal 29 (5), bahwa Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD dan dicantumkan dalam APBD.

UU No.22/1999 Pasal 78 (1), bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban APBD.

Peraturan Pemerintah No.105/2000 pasal 5, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Peraturan Pemerintah No. 105/2000 Pasal 7 (2), bahwa APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Perda dan merupakan Dokumen Daerah

Peraturan Pemerintah No.105/2000 pasal 9, bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Peraturan Pemerintah No. 105/2000 pasal 15 (1), bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; c. Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah No. 105/2000 pasal 21 (1), bahwa dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.

Peraturan Pemerintah No. 105/2000 pasal 21 (2), bahwa berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pemerintah Daerah menyususn strategi dan prioritas APBD.

Peraturan Pemerintah No. 105/2000 pasal 22 (1), bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. (*)

Sumber : Kamus Hukum an Glosarium Otonomi Daerah, Vera Jasini Putri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: