Sarundajang Usulkan Pengelolaan Propinsi Kepulauan


Gubernur Propinsi Sulut Bersama Komisi II DPR-RI (hum)

Manado Suluttenggo – Gubernur Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr.Sinyo Harry Sarundajang memberikan masukan kepada Komisi II DPRD RI dalam kunjungan kerjanya di Propinsi Sulut.

Adapun beberapa hal yang diutarakan Sarundajang, pertama menyangkut keberadaan Provinsi Kepulauan yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, alasannya penerapan kebijakan di daerah kepulauan tersebut selama ini sangat berbeda dengan daerah yang sebagaian besar wilayahnya daratan. Karena itu khusus daerah kepulauan perlu adanya penanganan ekstra,” ungkap Sarundajang.

Lanjut dikatakannya untuk masukan yang kedua, “Terkait dengan Provinsi Kepulauan itu pula hendaknya, perhitungan DAK/DAU harus pula memasukan dimensi kelautan sebagai satu kesatuan wilayah daratan. Maka dalam memanfaatkan laut sebagai ruang publik perlu mendapatkan anggaran pembangunan dermaga dan kapal pengangkut.”

Ketiga, “Dalam Pasal 40 PP No 55/2005 Tentang dana perimbangan masih terfokus pada wilayah daratan, yang seharusnya dalam perhitungan DAU memasukan wilayah laut, karena pada Pasal 18 UU No. 32/2004 menegaskan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewengan mengelola sumber daya di wilayah laut. Dalam kerangka itu, penambahan 25 % dari luas wilayah pengelolaan perairan belumlah terasa adil. Karena itu perlu penambahan kurang lebih 50% dari luas wilayah pengelolaan perairan dari berbagai tingkatan administrasi pemerintahan,” pinta Sarundajang. (hum/C)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: